Menjadi pertanyaan kita apakah hutang Negara/Pemerintah itu menjamin kesejahteraan rakyat ?, karena realitanya sampai saat ini penduduk Indonesia masih mayoritas hidup apa adanya, bahkan masih miskin.

Jumlah hutang yang ada tidak seimbang dengan kesejahteraan rakyat, dan tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi, bahkan pertumbuhan hutang lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Perlu diingat bahwa dalam Hukum Internasional ada Doktrin Odious Debt, oleh Prof. Hukum Alexander Nahum Sack, mantan Menteri pada pemerintahan Tsar (Rusia), bahwa hutang yang tidak dipakai untuk kepentingan rakyat tapi dikorupsi pejabat negara, bukan menjadi kewajiban negara.

Sebagian pakar ekonomi menamakan hutang itu najis dan hutang itu haram, sedangkan Prof. Dr. Jeffrey A. Winters menyebutnya Criminal Debt.
Dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Beban Kewajiban untuk Melindungi"

Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …” sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Artinya negara wajib melindungi semua komponen bangsa, mulai dari rakyat, sumber daya alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.

Selanjutnya hak-hak warga negara harus dipenuhi negara, seperti menjunjung hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, Kesehatan, berpolitik dan bebas menguarkan pendapat lisan maupun tulisan.
Dalam agama Islam, bahwa hutang itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Allah SWT di hari akhir, untuk apa digunakan dan sampai kapan dilunasi.

Hutang bukanlah masalah sepele, dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus direncanakan penggunaannya dengan matang, sasarannya harus terarah, karena ini adalah masalah moral, sebagai amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin.

Dalam jangka panjang akumulasi hutang luar negeri menjadi tanggung jawab negara dan menjadi beban rakyat, ini sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebab pembangunan dari hutang itu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai gambaran hutang yang diperoleh saat Presiden periode bung Karno sebesar Rp. 56 Trilyun, pak Harto Rp. 551 T, pak BJ. Habibie Rp. 938 T, Gus Dur Rp. 1.271 T, bu Mega Rp. 1.298 T, jaman pak SBY Rp. 2.608 T dan saat pak Jokowi -/+ Rp. 8.000 T (kemungkinan bisa bertambah karena belum habis masa jabatannya).

Apabila penggunaan hutang luar negeri seperti disebutkan di atas tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, akan menjerumuskan negara dalam krisis berkepanjangan, dan sangat membebani rakyat ke depan sampai anak cucu, memiliki hutang yang sangat besar.

Sebagi contoh dalam pemerintahan Islam menggunakan sistem tradisional, yang secara sederhana menganut konsep keseimbangan (Syariah), pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama,

seperti pada era pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, anggarannya jarang mengalami defisit (budget deficit).

Contoh pemerintah sistem Islam di atas karena pemimpin selalu memegang prinsip kehati-hatian, bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan.

Berdasarkan tulisan ini, hutang luar negeri akan menjadi bumerang ketika tidak dikelola dengan baik dan serampangan, karena kondisi hutang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah yang diajarkan ajaran Islam yang selalu mengedepankan sisi kemaslahatan ummatnya (seluruh rakyat Indonesia).