Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022. Sebab, kalimat pada petikan putusan yang dibacakan hakim di ruang sidang berbeda dengan yang ada di salinan putusan.

Pengucapan putusan pada sidang 23 November 2022 oleh hakim Saldi Isra:
" .. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus ... dan seterusnya".

Sedangkan yang tertuang dalam salinan putusan di website MA:

" .. Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus ... dan seterusnya".

Pada penelusuran yang dilakukan catatanhukum.com pada laman MKRI, sebenarnya telah tertera kutipan dari asas atas keberlakuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: "Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat".

Hal demikian dapat diartikan bahwa terhadap pengucapan putusan dalam sidang terbuka tersebut dapat dijadikan sebagai dasar berlakunya suatu putusan.

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Artinya bahwa putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, tetapi juga mengikat semua pihak (berlaku umum).

Terkait sifat mengikat tersebut, untuk menjaga Prinsip peradilan terbuka secara umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan (merupakan bagian dari asas fair trial atau disebut the open Justice principle) dan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan maka diperlukan suatu tindakan pemeriksaan etik apabila terjadi suatu pelanggaran.

Untuk menjaga "marwah" Mahkmah Konstitusi, MK menyerahkan ke Dewan Etik dengan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK). "Kami telah menyepakati bahwa penyelesaian mengenai bagaimana kronologinya atau kebenaran atas isu yang berkembang tidak dilakukan oleh kami sendiri sebagai hakim, tetapi akan diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan MK, yaitu MKMK," ungkap Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di MK, Senin (30/1).