Jakarta, Catatan Hukum.com: Dalam acara yang bertajuk Tasyakuran sekaligus peluncuran LBH MALHAMAH KEADILAN INDONESIA yang bertempat di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini digagas oleh sejumlah pengacara yang bergabung dalam wadah LBH Malhamah Keadilan Indonesia.

Hadirnya LBH Malhamah, menjadi pertimbangan akan perlunya konsistensi pemberdayaan moral melalui aktivitas sosial kemanusiaan di bidang hukum dikalangan para advokat, terlebih secara probono yang perlu mendapatkan pembelaan.

Jika kita melihat saat ini, terkesan hukum lebih condong berpihak kepada kekuasaan yang selalu mengabaikan prinsip-prinsip penegakan hukumnya. Lembaga yang dibentuk ini nantinya akan memperkuat peran-bantu LBH yang sudah ada.

Dalam sambutannya pada acara syukuran sekaligus pembukaan pembentukan LBH Malhamah Keadilan Indonesia, Ketua umum menyampaikan “Penegakan Hukum menjadi hal mendasar dan penting serta menjadi syarat dari suatu keadilan itu sendiri, sebab keadilan adalah benteng pertahanan bagi ummah atau masyarakt suatu bangsa”.

Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum ini, lanjut Sahroni, sesungguhnya adalah wujud implementasi yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negaranya, di dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

“Kita tahu dan sadar meski semua hak dan kewajiban antara negara dengan rakyatnya telah diatur sedemikian banyaknya dalam bentuk undang-undang, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian apakah dalam pelaksanaannya (penegakan hukum) sudah dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri?” ungkapnya.

Dalam acara syukuran dan peresmian pembukaan tersebut juga mendapat sambutan dan komentar dari beberapa pakar hukum dan tokoh masyarakat yang ditayangkan secara visual audio, antara lain mantan Menteri Kesehatan RI Ibu Siti Fadila Supari dan Margarito Kamis: