Diskusi Publik ini selain untuk mensosialisasikan juga sebagai tahapan dan masukan dari revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice.

Dalam kata sambutanya Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan hukum itu adalah resultante atau hasil kesepakatan dari berbagai stakeholder yang tentu memiliki pandangan dan pendapat berbeda-beda.

“Orang berbeda pendapat, berdebat lalu diambil keputusan yang dianggap sebagai mewakili kepentingan bersama yang berbeda-beda disebut resultante” kata Mahfud pada Diskusi Publik RUU KUHP di Jakarta (14/06/21).

Mahfud menganggap hal yang wajar jika resultante diputuskan bersama akan terjadi perdebatan panjang. “Dalam konteks KUHP ini kita sedang mengusahakan resultante yang demokratis. Dimana semua didengar, tetapi begini keputusan tetap harus diambil. Mau mencari resultante 270 juta orang Indonesia, kesepakatan seluruhnya itu hampir tidak mungkin” ujarnya.

Pokok Bahasan Makalah Prof Indriyanto Seno Adji membahasa tentang Tindak Pidana Khusus RUU KUHP serta Legitimasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum.

Pokok Bahasan Makalah Prof Topo Santoso membahas mengenai STRUKTUR RUU KUHP yang menjelaskan terkait kerangka sistematika dan perbandingan KUHP saat ini.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan perdebatan itu tidak dapat dihindari akibat dari beberapa hal, antara lain adanya kemajemukan bangsa Indonesia, serta adanya pertentangan dari pihak universalisme dan partikularisme. "Oleh sebab itu, keputusan harus diambil pada akhirnya melalui due procces, proses yang benar, proses pengambilan keputusan yang konstitusional” tuturnya.

Karena itu "Pemerintah harus tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian, lembaga organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai bidang keahliannya untuk terus menyempurnakan RUU KUHP supaya tetap dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana” tutupnya.