Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, Tersangka belum pernah dihukum;
2. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
3. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
6. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
7. Pertimbangan sosiologis;
8. Masyarakat merespon positif.

Terkait dengan Keadilan Restoratif ini, pada tahun 2012 keempat pilar lembaga hukum pemerintah membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice).

Nota Kesepakatan Bersama ini memang membatasi pemberlakuan keadilan restorative (restorative justice) yaitu hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya tindak pidana ringan saja yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) ini.

Dari hasil Nota Kesepakatan Bersama tersebut , Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”);

Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi yang pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.