Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
5. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).