fsambo
catatanhukum.com: Sidang Pengucapan Putusan

Jakarta, CatatanHukum.com: Majelis Hakim dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat akhirnya membacakan putusan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati:

"Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana mati, Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan."

Demikian pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL pada hari Senin, 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu pada hari yang sama setelah pembacaan sidang putusan Terdakwa Ferdy Sambo, Majelis Hakim juga membacakan Putusan dalam perkara No. 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Putri Candrawathi dengan putusan hukuman 20 tahun penjara

Dalam pembacaan pertimbangan hukumnya terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Hakim melihat adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat serta Hakim juga tidak melihat hal yang meringankan bagi pelaku, ucap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA.

cttn

Dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang telah mendengar dan memeriksa semua alat bukti serta saksi termasuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sebagaimana yang telah dibacakan hampir kurang lebih 4 jam tersebut kemudian memutuskan untuk mengambil hukuman maksimal dari Pasal 340 KUHPidana dibandingkan dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup.

"Strafmaat" Hukuman

Terkait dengan putusan yang baru dibacakan, baik Terdakwa / Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama belum menyatakan akan mengajukan Banding, masing-masing akan mempelajari terlebih dahulu salinan putusan yang akan diterima nantinya.

Seperti telah diketahui bahwa Terdakwa Ferdy Sambo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan-nya dengan Pasal berlapis yaitu :

  1. Dakwaan Kesatu:

    Primer: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasai 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana";

  2. Subsidair: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana".

  3. Dakwaan Kedua:

    Primer: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasai 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana";

  4. Subsidair: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana".

  5. Atau Kedua :

    Primair: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana";

  6. Subsidair: " .. atas Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tersebut diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari Pasal surat dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan hasil putusan oleh majalis hakim perkara aquo dapatlah dimengerti apabila majelis hakim lebih mempertimbangkan adanya unsur Pasal 340 KUHPidana dari rangkaian peristiwa perkara yang terjadi.

Jika dilihat kembali terhadap ancaman hukuman (maksimal) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas baik secara berdiri sendiri atau secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pasal Primair pembunuhan berencana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

cttn

Ancaman hukuman Pasal 338 KUHPidana:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

(Pasal 338 KUHPidana)

Dengan demikian apabila terjadi perbedaan pandangan dalam hal "strafmaat" hukuman (hasil penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta dalam (pembuktian) persidangan dimana penilaian atas fakta persidangan tersebut adalah kewenangan judex facti - kaidah hukum dalam Putusan Kasasi No. 106K/Pid/2012), sekalipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya berupa hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa.

Ancaman hukuman Pasal 340 KUHPidana yaitu :

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Kewenangan dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara

Majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Dalam hal penjatuhan putusan, M. Yahya Harahap menyebutkan "hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas". Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.

Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPidana”) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.[Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.]


Putusan berdasarkan "Keadilan" manakah yang patut diterapkan menurut Anda :

1234
Keadilan berdasarkan Fakta
1234
Keadilan berdasarkan Bukti
1234
Keadilan berdasarkan Hukum
1234
Keadilan berdasarkan Pertimbangan